PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH ATAU REGIONAL (Diajukan untuk memenuhi tugas kelompok pada mata kuliah ekonomi perencanaan)

Disusun oleh : Nama : M. Sihab Ali NPM : 06.21.04.0106 Nama : Anggoro Wulan Sari NPM : 06.21.04.0 Nama : Dian Indriyana NPM : 06.21.04.0 Prodi : Ekonomi Islam Semester : VI (Enam)

FAKULTAS SYARI’AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 2009

KATA PENGANTAR Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Nya, karena berkat limpahan rahamat-Nya lah kami masih diberikan peluang untuk menikmati dan mengenyam bangku pendidikan tingkat tinggi hingga saat ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW selalu nabi penutup yang menjadi rujukan dalam mauidzatil khasanah dalam dakwah maupun dalam berkehidupan ekonomi. Rencana merupakan suatu proses berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan yang menjadi tujuan. Maka dalam rangka memenuhi suatu tuntutan dalam perkonomian yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Urgensinitas disiplin ilmu ini sangat dibutuhkan guna pembangunan yang terarah dan dapat membantu mengentaskan multi krisis yang sedang melanda. Selain profesionalitas dalm bidang ilmu ini atau apapun, tak lupa nilai-nilai etik keislaman dalam berbagai perekonomian harus tetap dijunjung tinggi sebagai salah satu cermin prodi yang sedang kita jalani. Dan pada akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada ibu Erna selaku dosen mata kuliah ini yang senantiasa membimbing kami dalam belajar terutama mata kuliah ini. Kritik dan saran yang membangun kami buka dengan seluas-luasnya demi kebaikan makalah kami kedepan. Semoga makalah ini berguna bagi kami khususnya dan bagi para pembaca pada umunya. Bandar Lampung, 08 mei 2009 Penyusun

BAB II PEMBAHASAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH ATAU REGIONAL

Pengertian Daerah Sebelum kita membahas masalah perencanaan dan pembangunan daerah ini, ada bainya kita bahas lebih dahulu pengertian daerah (regional). Pengertian daerah-daerah berbeda-beda tergantung pada aspek tinjaunya. Dari aspek ekonomi daerah mempunyai tiga pengertian pengertian yaitu : suatu daerah dianggap sebagai ruang dimana kegiatan ekonomi terjadi dan diberbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain dari segi pendadapatan per kapitanya, social budayanya, geografisnya dan sebagainya. Daerah dalam pemgertian ini disebut daerah homogen suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. Daerah seperti ini disebut daerah nodal suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu administrasi tertentu seperti propinsi, kabupaten, kecamatan dan sebagainya. Jadi daerah disini didasarkan pada pembagian administrasi suatu Negara. Daerah dalam pengertian ini dinamakan daerah perencanaan atau daerah administrasi.

Dalam praktek, jika kita membahas perencanaan pembangunan daerah, maka pengertian yang ketiga tersebut diatas yang lebih banyak digunakan, karena : dalam melaksanakan kebijakan dan rencana pembangunan daerah diperlukan tindakan-tindakan dari berbagai lembaga pemerintah. Oleh karena itu, akan lebih praktis jika Negara dipecah menjadi beberapa daerah ekonomi berdasarkan stuan administrative yang ada Daerah yang batasanya ditentukan secara administrative lebih mudah dianalisi, karena biasanya pengumpulan data diberbagai daerah dalam suatu Negara, pembagianya didasarkan pada satu administratif.

Kegiatan ekonomi bisanya tersebar diseluruh wilayah suatu Negara. Namun demikian, dalam kenyataannya ilmu ekonomi sangat sedikit memprhatikan dan menganalisis mengapa setiap daerah mempunyai corak dan tingkatan perkembangan kegiatan ekonomi yang berbeda. Pengembangan motoda yang menganalisis perekonomian suatu daerah penting kegunaanya untuk mengumpulkan data tentang perekonomian suatu daerah yang bersangkutan serta proses pertumbuhanya, yang kemudian dapat dipakai sebagai pedoman untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang harus diambil untuk mempercepat laju pertumbuhan yang ada. Namun beberapa hal yang harus diakui, menganalisis perekonomian suatu daerah sangat sulit dilakuakan karena: a. data tentang daerah sangat terbatas terutama kalau daerah dibedakan berdasarkan pengertian daerah nodal b. data yang tersedia umumnya tidak sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk mrnganalisis daerah, karena data yang terkumpul biasanya ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan ananlisis perekonomian secara nasional. c. data perekonomian suatu daerah sangat sukar dikumpulkan, sebab perekonomian daerah lebih terbuka dibanding dengan perekonomian nasioanal d. bagi NSB, disamping kekurangan data sebagai kenyataan umum, data yang terbatas itu pun banyak yang sulit untuk dipercaya, sehingga menimbulkan kesulitan dalam analisis yang memadai tentng keadaan perekonomian sutu daerah. Kalau analisis pembangunan nasional dibandingkan dengan analisis pembanguanan darah, maka akan tampak bahwa analisis pembangunan daerah sangat tertinggal, baik ditinjau dari cakupan ataupun kedalamanya. Perlunya Campur Tangan Pemerintah Setelah para ahli terutama para ekonom, menyadari bahwa mekanisme pasar tidak mampu menciptakan penyesuaian dengan cepat kalau terjadi perubahan, serta tidak mampu menciptakan laju pembangunan yang cepat terutama di NSB, mereka mulai sadar bahwa camprur tangan pemerintah, terutama dalam pembangunan mekanisme pasar terhadap pembangunan daerah saerta menjaga agar pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati berbagai daerah yang ada.

Keadaan social ekonomi yang berbeda disetiap daerah membawa implikasi bahwa cakupan campur tangan pemerintah dalam tiap daerah berbeda pula. Perbedaan tingkat pembangunan antar daerah, dan jika hal ini di biarkan akan menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi suatu Negara.gagasan ini timbul setelah melihat keyataan bahwa kalau perkembangan ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar, biasanya cenderung untuk memperbesar dan bukanya memperkecil ketidak merataan antar daerah, karena kegiatan ekonomi akan menumpuk pada tempat-tempat dan daerah tertentu. Sedangkan daerah yang lain akan semakin tertinggal. Untuk itu, hal yang perlu dilakukan pemerintah darah adalah memmberikan kebebasan kepada setiap orang /badan untuk berusaha (pada lokasi yang telah diperkenankan), tidak mengeluarkan peraturan yang menghambat pergerakan orang dan barang, tidak membuat tariff pajak yang tinggi dari tariff daerah yang lain sehingga pengusaha enggan berusaha didaerah tersebut, menjaga keamanan dan ketertiban, menyediakan berbagai fasilitas yang memadai dan membuat prosedur yang tidak rumit.[1]

Adapun perpindahan modal cenderung menambah ketidak merataan. Didaerah yang sedang berkembang, permintan barang dan jasa akan mendorong naiknya investasi yang pada akhirnya akan menaikan pendapatan. Menurut A. Tony Prasentiantono salah satu yang dapat mempengaruhi konjungtur rupiah adalah kondisi objektif perekonomian domestic, yang ditunjukan oleh sejumlah indicator ekonomi riil. Kalau investasi melaju, maka sektor perbankan akan bergairah, inflasi akan dapat ditekan dan secara otomatis rupiah akan mengalami kenaikan nilai tanpa disuruh.[2] hal ini secara tidak langsung akan mempengruhi perekonomian secara makro. Sebaliknya didaerah-daerah yang kurang berkembang, permintaan akan investasi rendah yang akan berimplikasi pada rendahnya pendapatan masyarakat. Semua perubahan daerah-daerah yang dirugikan yang timbul karena adanya ekpansi ekonomi disuatu daerah disebut backwash effect, sedangkan apabila ada daerah yang diuntungkan karena ekpansi ekonomi disebut spread effect. (Myrdal 1957)

Sedangkan menurut Hirshman (1958), daerah disuatu Negara dapat dibedakan menjadi daerah kaya dan daerah yang miskin. Jika perbedaan kedua daerah tersebut semakinmenyempit, berarti terjadi ombas balik (trickling down effect). Sedangkan jika perbedaan kedaua daerah tersebut semakin manjauh, maka terjadi proses pengkutuban (polarization effect). Konklusi dari pendapat secara tersurat bahwasanya jika perekonomian diserahkan kepada mekanisme pasar akan mempunyai multi implikasi baik bagi daerah miskin atau pun daerah maju yakni : o Daerah-daerah miskin tersebut akan mengalami kesulitan-kesulitan dalam membangun sector industrinya o Daerah daerah miskin tersebut akan mengalami kesulitan dalam merubah struktur ekonominya yang tradisonal sehingga senantiasa mengalami kebiasan dan bertendensi pada sector primer o Hal diatas akan menimbulkan terjadi perpindahan yenaga kerja kearah daerarah yang maju, terutama pada usia produktif (usia muda) yang berjiwa dinamis dan onovatif o Daerah maju harus menampung penduduk dari daerah miskin, lama kelamaan daerah maju akan menjadi padat, yang memaksa pemerintah untuk mengeluarkan pengeluaran yang besar untuk sarana publik o Daerah-daerah ini akan mengalami masalah-masalah social akibat dari semakin padatnya penduduk. Dalam hal ini ada dua kubu yakni yang pro serta ada yang kontra dalam peranan pemerintah dalam uapaya pembangunan daerah, yakni : o Kelompok yang percaya bahwa mekanisme pasar akan mampu menciptakan perkembangan yang harmonis antar daerah. o Campur tangan pemerintah justru akan mempengaruhi efisensi ekonomi apabila ditinjau dari keruangan dan kewilayahan o Tindakan seperti itu dianggap sebagai membantu yang gagal dan menghukum yang sukses. Sedangkan dipihak yang pro atau setuju dengan akut campurnya pemerintah dalam pembangunan daerah adalah Bila perekonomian dikendalaikan oleh mekanisme pasar, akan timbul kaedaan yang menghambat perkembangan ekonomi daerah terbelakang dengan akibat keseluruhan wilayah Negara tidak berkembang secara otomatis. Dalam mekanisme pasar, keputusan tentang lokasi kegiatan ekonomi didasarkan pada metode coba-coba (trial error)

Campur tangan pemerintah sangat dibutuhkan oleh daerah-daerah yang sedang berkembang, mengingat efisiensi kegiatan ekonomi masih rendah sehingga kurang sanggup bersaing denagan daerah yang sudah maju. Namun sifatnya sementara, bila daerah tersebut sudah mampu berkembang dan sudah padai mengelola aktivitas ekonominya maka diharapkan dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dari pemerintah lagi Menghemat pengeluaran pemerintah untuk pembangunan untuk pembangunan di masa mendatang.

Mengingat tujuan pembangunan bukan hanya bersifat ekonomi, tetapi juga bersifat sosial politik. Jika kegiatan ekonomi hanya berpusat pada satu daerah, akan membawa masalah yang cukup rumit. Daerah yang maju akan mengalami kesesakan dan berimplikasi pada banyak nya masalah sosial dan biaya untuk menanggulangi hal tersebut tidak lah sedikit. Hal tersebut dapat diatasi dengan menyebarkan pembangunan keseluruh daerah. Pembangunan daerah-daerah miskin dapat mengurangi percepatan perkembangan didaerah maju dengan akibat dapat mengurangi masalah sosial yang akan dihadapi dikemudian hari. Disamping itu, dengan asumsi ini, kebudayaan masyarakat setempat akan terjaga kerena masyarakat tidak lari ke daerah-daerah yang lain yang lebih maju dalam rangka meningkatkan pendapatanya. Dari kesimpulan kedua pendapat diatas maka yang paling efisien dilakukan dalam pembangunan daerah adalah ikut campurnya pemerintah, karena hal ini memiliki manfaat yang tinggi, disamping mencegah apriori deskriminasi masyarakat juga akan mengurangi adanya patologi sosial serta kesenjangan antara daerah yang maju dengan daerah yang miskin. Disamping itu pula, hal ini akan menjaga kelestarian buadaya dan kesetabilan politik karena syarat mutlak pembangunan Negara adalah kesetabilan dalam setiap aspek. Dalam analisis keseimbangan umum antar segmen ini juga menampilkan bagaimana perubahan pada satu segmen mempengaruhi[3] keseimbangan di segmen yang lain. Bias diartikan perbedaan segmen perkotaan dengan segmen pedesaan atau segmen kelompok maju dengan segmen kelompok terbelakang, katika kedua segmen ini hidup dalam lingkungan ekonomi yang sama, keseimbagan yang mereka dapatkan saling terkait. Meskipun komoditas yang mereka konsumsi maupun produksi tidaklah sama namun diasumsikan komoditas yang diproduksi dan dikonsumsi oleh kedua segmen merupakan komoditas-komoditas yang memiliki tingkat subtitusi yang tinggi. Corak Pembangunan Daerah Atau Regional Perbedaan kondisi daerah membawa implikasi bahwa corak pembangunan yang diterapkan juga berbeda. Jika akan membangun suatu daerah kebijakan yang harus diambil harus sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam tentang keadaan tiap daerah harus dilakuakan untuk mendapatkan data dan informasi yang berguna bagi penetuan perencanaan pembangunan daerah yang bersangkutan. Secara global, dapat dikatakan bahwa regionalisasi kegiatan ekonomi dapat berhubungan erat dengan pola perkembangan, jenis ekonomi, dan perubahan peranan berbagai kegiatan ekonomi itu dalam keseluruhan kegiatan ekonomi. Jika peran suatu kegiatan ekonomi (produksi) meningkat, berarti perannya bertambah penting. Memperhatikan pola pembangunan daerah-daerah Negara maju, maka yang diutamakan adalah perkembangan di sector produksi, sebab sector produksi dapat mrningkatkan penggunaan sumber-sumber yang tersedia untuk pembangunan daerah. Disamping itu, masih ada hal-hal yang mrndorong Negara-negara maju untuk lebih menekankan pembangunan sector industri di daerah yaitu : Pada umumnya sector pertanian mereka sudah mampu memproduksi keperluan hidup masyarakat sehari-hari, bahkan sudah banyak yang sudah diekspor.megingat kurang mrnguntungkan harga komoditas pertanian di pasar internasional yang kurang menguntungkan maka kurang bijaksana mengembangkan sector pertanian secara terus menerus yang akan berdampak pada kelebihan produksi

Mengembangkan sector industri jauh lebih menguntungkan, sebab pasar produknya sudah cukup tersedia, serta factor-faktor yang dibutuhkan dalam rangka efisiensi kerja telah tersedia sehingga memberikan keuntungan untuk bersaing dipasar dunia Keadaan prasarana yang sudah ada sangat baik sehinga biaya untuk pengembangan industri jauh lebih murah dibandingkan pengembangan disektor pertanian. Sebaliknya daerah-daerah NSB pada umumnya merupakan daerah pertanian, karena itu sector yang baik untuk dikembangkan adalah sector petanian dengan alas an : Ø Sebagian besar kehidupan masyarakat adalah dari sector pertanian Ø Kalau kemiskinan didaerah pertanian dibiarkan, akan terjadi arus urbanisasi yang dapar menyebabkan pengangguran Ø Jika dilakukan pembangunan di sector industri, perkembangan sector ini kurang mampu untuk menampung pertambahan tenaga kerja yang senantiasa terjadi. Ø Sector pertanian perlu dibangun agar menghasilkan tambahan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang selalu meningkat serta diekspor guna memperbanyak alokasi devisa.

Penekanan sector pertanian ini bukan mengabaikan pembangunan sector lain, terutama sector industri, semua sector saling menunjang yang sifatnya komplementer terutama sector pertanian dengan sector industri.

Dalam rangka mengembangkan sector pertanian daerah NSB, dibutuhkan berbagai macam sumber daya, seperti modal dan terutama tenaga-tenaga terampil dan terlatih. Mengenai modal disamping berasal dari tabungan masyarakat, dan dapat juga berasal dari pemerintah. Modal itu dibutuhkan disamping untuk memberikan fasilitas sarana dan prasarana juga untuk membantu pengembangan sector pertanian seperti, pengembangan bibit unggul, menghasilkan pupuk dan sebagainya.

BAB III KESIMPULAN

Dari pembahsan diatas, dalam bab ini kami dapat menyimpulkan bahwa : Pengertian daerah-daerah berbeda-beda tergantung pada aspek tinjaunya. Dari aspek ekonomi daerah mempunyai tiga pengertian pengertian yaitu : suatu daerah dianggap sebagai ruang dimana kegiatan ekonomi terjadi dan diberbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama.

suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. Daerah seperti ini disebut daerah nodal suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu administrasi tertentu seperti propinsi, kabupaten, kecamatan dan sebagainya. Dalam hal ini ada dua kubu yakni yang pro serta ada yang kontra dalam peranan pemerintah dalam uapaya pembangunan daerah, diantaranya yakni : o Kelompok yang percaya bahwa mekanisme pasar akan mampu menciptakan perkembangan yang harmonis antar daerah. o Campur tangan pemerintah justru akan mempengaruhi efisensi ekonomi apabila ditinjau dari keruangan dan kewilayahan o Tindakan seperti itu dianggap sebagai membantu yang gagal dan menghukum yang sukses. Sedangkan dipihak yang pro atau setuju dengan akut campurnya pemerintah dalam pembangunan daerah adalah Campur tangan pemerintah sangat dibutuhkan oleh daerah-daerah yang sedang berkembang, mengingat efisiensi kegiatan ekonomi masih rendah sehingga kurang sanggup bersaing denagan daerah yang sudah maju. Namun sifatnya sementara, bila daerah tersebut sudah mampu berkembang dan sudah padai mengelola aktivitas ekonominya maka diharapkan dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dari pemerintah lagi

Mengingat tujuan pembangunan bukan hanya bersifat ekonomi, tetapi juga bersifat sosial politik. Jika kegiatan ekonomi hanya berpusat pada satu daerah, akan membawa masalah yang cukup rumit. Daerah yang maju akan mengalami kesesakan dan berimplikasi pada banyak nya masalah sosial dan biaya untuk menanggulangi hal tersebut tidak lah sedikit. Hal tersebut dapat diatasi dengan menyebarkan pembangunan keseluruh daerah. Pembangunan daerah-daerah miskin dapat mengurangi percepatan perkembangan didaerah maju dengan akibat dapat mengurangi masalah sosial yang akan dihadapi dikemudian hari. Disamping itu, dengan asumsi ini, kebudayaan masyarakat setempat akan terjaga kerena masyarakat tidak lari ke daerah-daerah yang lain yang lebih maju dalam rangka meningkatkan pendapatanya. Maka yang paling efisien dilakukan dalam pembangunan daerah adalah ikut campurnya pemerintah, karena hal ini memiliki manfaat yang tinggi, disamping mencegah apriori deskriminasi masyarakat juga akan mengurangi adanya patologi sosial serta kesenjangan antara daerah yang maju dengan daerah yang miskin. Disamping itu pula, hal ini akan menjaga kelestarian buadaya dan kesetabilan politik karena syarat mutlak pembangunan Negara adalah kesetabilan dalam setiap aspek.

BIBLIOGRAFI

Ekonomi Perencanaan. Diktat. IAIN Raden Intan Bandar Lampung. Tarigan Robinson. 2006. Ekonomi Regional. Jakarta : Bumi Aksara Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2008. Ekonomi Islam. Jakarta. Rajawali Pers [1] Drs. Robinson Tarigan, M.R.P. Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi. 2006.Bumi Aksara. Jakarta. Hlm 48-49 [2] A. Tony Prasetiantono. Rambu-Rambu yang Diabaikan. 2005. Buku Kompas. Jakarta. hlm. 258 [3] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). Ekonomi Islam. 2008. Rajawali Pers. Hlm. 394